Lisda Hendrajoni Usulkan Program MBG Fokus ke Daerah Miskin dan 3T

JAKARTA (22 Januari): Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni, mendukung program makan bergizi gratis (MBG) yang digagas pemerintah. Dia meminta program itu difokuskan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dan daerah dengan angka kemiskinan tinggi.

“Program makan bergizi gratis ini adalah langkah positif untuk mendukung kebutuhan gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak sekolah. Namun, alangkah baiknya jika prioritas utamanya diberikan kepada daerah 3T, ditambah daerah yang memiliki angka kemiskinan tinggi, di mana akses terhadap makanan bergizi masih menjadi tantangan besar,” ujar Lisda, Selasa (21/1/2025).

Menurut Lisda, daerah 3T sering kali menghadapi permasalahan infrastruktur, ekonomi, dan pendidikan, sehingga banyak keluarga yang kesulitan menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak mereka.

Dengan memberikan prioritas pada wilayah itu, kata Lisda, program tersebut akan lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Jika fokus pada daerah tersebut, maka program MBG akan lebih maksimal sesuai dengan tujuan utamanya yakni menekan angka stunting, sekaligus mendukung kualitas pendidikan,” terangnya.

Dengan anggaran yang sangat besar, lanjut Lisda, akan tepat sasaran jika difokuskan terlebih dulu ke daerah 3T dan daerah dengan penduduk miskin.

“Jika fokus pada wilayah 3T, maka sedotan anggarannya juga bisa terpangkas. Apalagi jika program tersebut dimaksimalkan pada daerah yang memiliki angka kemiskinan tinggi, tentu programnya menjadi lebih tepat sasaran,” jelas Lisda.

Program makan bergizi gratis memang dinilai positif untuk membantu masyarakat, tetapi pelaksanaannya harus memperhatikan sumber dana dan kelompok sasaran.

“Jangan sampai kita berbuat baik di satu sisi, tetapi melupakan tanggung jawab utama yang lebih mendesak,” imbuhnya.

Terkait wacana penggunaan dana Baznas sebagai penompang MBG, legislator dari Dapil Sumatera Barat I (Kabupaten Dhamasraya, Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Sawahlunto/Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar, Kota Padang, Padang Panjang, Sawahlunto, dan Solok) itu menilai perlu ada kajian lebih jauh terhadap usulan tersebut.

“Dana Baznas semestinya difokuskan untuk membantu fakir miskin dan kaum dhuafa, sesuai amanah yang melekat pada pengelolaan zakat. Tentu perlu kajian lebih jauh, jika memang ingin menjalankan hal tersebut. Dalam aturan Islam, Dana Baznas sudah ada peruntukannya. Jangan sampai kita melanggar akidah,” pungkasnya.

(Bee/Yudis/*)