Connect with us

Politik

Martin Tumbelaka: RUU HPI Dibutuhkan untuk Beri Kepastian Hukum di Era Global

Published

on

Panitia Khusus (Pansus) RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI terus mematangkan penyusunan regulasi HPI guna menjawab tantangan globalisasi dan digitalisasi yang semakin berkembang. Melalui Kunjungan Kerja Spesifik ke Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, Kamis (25/6/2026), Pansus menyerap masukan dari akademisi dan pemangku kepentingan agar RUU tersebut mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam hubungan perdata yang melibatkan unsur asing.

Ketua Pansus RUU HPI, Martin D. Tumbelaka, menjelaskan bahwa hingga kini pengaturan Hukum Perdata Internasional di Indonesia masih mengacu pada *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie* (AB), produk hukum peninggalan Hindia Belanda.

“Peraturan ini bertujuan melindungi aktivitas hukum warga negara Indonesia yang melibatkan warga negara asing,” ujarnya.

Menurut Martin, aturan yang berlaku saat ini sudah tidak lagi mampu mengakomodasi perkembangan zaman. Ketentuan dalam AB masih berorientasi pada batas wilayah teritorial, sementara hubungan hukum masyarakat kini semakin banyak berlangsung lintas negara dan memanfaatkan teknologi digital.

Kondisi tersebut, lanjutnya, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam berbagai bidang, mulai dari transaksi, hubungan keluarga, hingga kerja sama yang melibatkan pihak asing.

Advertisement

“Karena aturan yang dipakai bisa jadi tidak lagi mampu mengiringi perkembangan yang ada, maka perlu dilakukan pembaharuan agar regulasi yang lahir nantinya dapat mengikuti kebutuhan zaman,” katanya.

Untuk itu, Pansus RUU HPI terus menyerap aspirasi dari akademisi, praktisi, dan berbagai pemangku kepentingan sebagai bagian dari penerapan prinsip *meaningful participation* dalam proses pembentukan undang-undang.

Legislator Gerindra itu berharap RUU HPI nantinya mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi masyarakat Indonesia dalam menghadapi berbagai persoalan perdata yang melibatkan unsur asing, seiring meningkatnya interaksi global di berbagai bidang kehidupan.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...