Connect with us

Politik

Mega Korupsi Anak Perusahaan Momentum Bersih-Bersih di Tubuh Pertamina

Published

on

JAKARTA (26 Februari): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya mengungkapkan, kasus mega korupsi yang melibatkan beberapa anak perusahaan inti di bawah Pertamina, mengindikasikan fungsi pengawasan dari holding atas kinerja anak perusahaan di lingkungan Pertamina itu rendah.

Korupsi berjamaah dalam kurun waktu lima tahun yang melibatkan kerja sama dari para jajaran direksi dan petinggi anak perusahaan, kata dia, menjadi potret bahwa sindikat dan permufakatan jahat di lingkungan Pertamina terjadi secara terus menerus.

“Dahsyatnya lagi, perbuatan melawan hukum ini dilakukan dengan cara mark up harga yang merugikan negara dan menipu rakyat dengan menjual barang yang tidak sepatutnya,” ungkap Asep dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/2/2025).

Legislator NasDem dari Dapil Jabar V (Kabupaten Bogor) itu kembali menegaskan bahwa korupsi di Pertamina sangat parah dan luar biasa.

Ketua DPP NasDem itu juga menyatakan bahwa seruan AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) yang mesti tegak di lingkungan Kementerian BUMN pun diluluhlantakan oleh salah satu BUMN terbesar dan berkelas dunia.

Advertisement

“Saran saya, lakukan audit total dan pemeriksaan secara menyeluruh oleh pihak yang betul-betul independen dan berkredibilitas tinggi atas kondisi keuangan dan manajemennya. Jika perlu, periksa seluruh transaksi bisnis di Pertamina. Kejaksaan pun harus memeriksa seluruh pegawai Pertamina yang terlibat. Jangan hanya elitenya saja. Pasti ada pelakunya di lapangan juga,” tukas Asep.

Dengan preseden korupsi yang dilakukan, tambah Asep, mulai dari mark up harga pembelian, mengoplos BBM, mengangkut, dan memasarkan dengan melibatkan beberapa anak perusahaan inti di Pertamina, merupakan kejahatan yang sistemik dan terorganisir (organized crime).

“Jadi, saya kira pihak kejaksaan mendapatkan momentum untuk melakukan bersih-bersih secara menyeluruh hingga ke akar-akarnya. Efek jera yang maksimal harus diterapkan. Baru kemarin kita ribut soal efisiensi anggaran. Malah ternyata ada begundal-begundal yang menikmati kesenangan di atas penderitaan negara dan rakyatnya. Sangat keterlaluan,” pungkas Asep.

(RO/*)

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...