Menggergaji Partai dan Setting Agenda Pilkada Satu Pasangan Saja, YLBHI: Rezim Pemerintahan Jokowi Semakin Brutal Melakukan Pembajakan Demokrasi dan Pemerkosaan Negara Hukum

YLBHI mengecam bentuk pembajakan demokrasi dan pemerkosaan prinsip negara hukum yang dilakukan oleh Rezim Presiden Jokowi melalui dugaan upaya intervensi atau menggergaji partai dan melakukan rekayasa agar hanya ada satu calon dalam berbagai Pemilihan kepala daerah.rn rnMenurut Ketua YLBHI Muhamad Isnur, hal ini semakin menghilangkan kedaulatan rakyat dan juga semakin menjerumuskan demokrasi dan prinsip negara hukum ke jurang kehancuran yang lebih dalam.rn rnKata dia, dari rangkaian-rangkaian yang diungkap oleh berbagai media/pers, nampak mekanisme hukum telah diperkosa dan dipaksakan untuk menjadi alat kekuasaan memukul pihak lain yang tak seiring.rn rn“Tindakan ini merupakan bagian dari indikator pemerintahan otoriter dan langkah membunuh demokrasi. Tindakan-tindakan otoritarian Pemerintahan Jokowi ini juga telah diperingatkan YLBHI pada Juni 2020,” kata Isnur melalui keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, Senin (19/8/2024).rn rn“Bukannya dihentikan dan diperbaiki, Pemerintahan Jokowi justru melakukannya dengan semakin brutal dan berbahaya,” tandasnya.rn rnLanjut Isnur, brutalitas pemerintahan Jokowi dalam penghancuran demokrasi dan menghilangkan kedaulatan rakyat ini membuktikan bahwa permintaan maaf Jokowi yang disampaikan dalam pidato di Sidang Tahunan MPR/DPR RI, Jakarta, Jumat (16/8/2024) adalah permintaan maaf omong kosong dan merupakan gimmick semata.rn rnDalam catatan YLBHI, pada 26 Juni 2024 Mahkamah Rakyat Luar Biasa memutuskan Rezim Pemerintahan Jokowi terbukti telah melakukan kesalahan-kesalahan besar yakni [1] menyebabkan adanya pelanggaran HAM lintas generasi. [2] memundurkan demokrasi antara lain mengembalikan dwi fungsi TNI/POLRI, melemahkan lembaga dan gerakan pemberantasan korupsi serta memberlakukan kembali azas Domein Verklaring dalam pertanahan dari masa kolonial.rn rnKemudian [3], gagal memenuhi sumpah dan kewajiban Presiden Republik Indonesia yaitu dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa”.rn rnDan [4] Terbukti melakukan setidaknya pengkhianatan terhadap cita-cita kemerdekaan dan pendirian negara yang ada dalam pembukaan UUD 1945, korupsi dalam arti luas, dan/atau terbukti melakukan perbuatan tercela.rn rnKarena itu, YLBHI menyerukan kepada seluruh elemen bangsa untuk tidak mendiamkan penghancuran demokrasi, manipulasi hukum dan konstitusi ini terus berlangsung.rn rn“Kami melihat bahwa Presiden telah semakin nyata melakukan pembangkangan hukum berupa pengkhianatan terhadap negara sehingga sudah sangat layak diberhentikan,” katanya.rn rn“YLBHI juga menyerukan kepada seluruh rakyat untuk tidak mendiamkan kedaulatan rakyat ini semakin dihabisi dan direnggut, diperlukan suara kritis, pengorganisiran dan perjuangan kolektif dari seluruh elemen masyarakat untuk melawan kedzaliman ini,” demikian Isnur.