Politik
Muhammad Husni Usulkan CCTV di Pesantren Cegah Kekerasan dan Perundungan
Published
3 bulan agoon
Anggota Komisi VIII DPR RI, Muhammad Husni, mendorong penguatan sistem pengawasan di lingkungan pesantren guna mencegah berbagai bentuk pelanggaran, termasuk kekerasan dan pelecehan terhadap santri. Menurutnya, pengawasan yang lebih ketat perlu dilakukan seiring meningkatnya perhatian terhadap perlindungan anak di lembaga pendidikan keagamaan.
Hal tersebut disampaikan Muhammad Husni saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI di Banda Aceh, Rabu (24/6/2026).
Husni menilai peran pengawasan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama di tingkat provinsi maupun kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota perlu terus diperkuat. Menurutnya, sistem pengawasan yang efektif menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan pesantren yang aman dan nyaman bagi para santri.
“Ke depan, pengawasan dari Kanwil Kementerian Agama di provinsi maupun kantor-kantor Kementerian Agama di kabupaten dan kota harus dilakukan lebih ketat. Para santri tinggal di lingkungan pesantren selama 24 jam sehingga diperlukan sistem pengawasan yang mampu memberikan perlindungan secara optimal,” ujarnya.
Selain memperkuat pengawasan, Husni juga mendorong pemanfaatan teknologi sebagai pendukung keamanan di lingkungan pesantren. Salah satu usulannya adalah pemasangan kamera pengawas (CCTV) di titik-titik strategis.
Pejuang Politik Gerindra itu menyatakan, keberadaan CCTV tidak hanya dapat mencegah kasus pelecehan, tetapi juga membantu menekan tindak perundungan (*bullying*), pencurian, serta pelanggaran lainnya.
“Saya mengusulkan agar pesantren memanfaatkan teknologi dengan memasang CCTV di titik-titik tertentu. Fungsinya bukan hanya mencegah pelecehan, tetapi juga mengurangi kasus pencurian, perundungan, maupun tindakan yang tidak sesuai dalam proses pembinaan santri,” katanya.
Husni mencontohkan salah satu pesantren di Sumatera Utara yang berhasil menekan angka kehilangan barang milik santri setelah menerapkan sistem pengawasan berbasis CCTV. Menurutnya, keberadaan kamera pengawas juga dapat meningkatkan kedisiplinan dan profesionalisme di lingkungan pesantren.
Karena itu, ia berharap Kementerian Agama mendorong pemanfaatan teknologi pengawasan sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan santri.
“Di samping pengawasan dan pembinaan yang selama ini sudah dilakukan, penggunaan teknologi di pesantren perlu didorong karena biayanya tidak terlalu besar, tetapi manfaatnya sangat besar untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman,” pungkasnya.
You may like
Sudiyono Salurkan Bantuan Air Bersih untuk Warga Terdampak Kekeringan di Bojonegoro
Presiden Prabowo Resmikan LRT Kelapa Gading–Manggarai, Perkuat Transportasi Terpadu Jakarta
Resmikan LRT Kelapa Gading–Manggarai, Presiden Prabowo: Bukti Pusat dan Daerah Bisa Gotong Royong
Di Tengah Peresmian LRT, Presiden Prabowo Sampaikan Duka untuk Korban KM Virgo
Naik LRT Bareng Presiden Prabowo, Warga Rasakan Transportasi Publik yang Nyaman
Presiden Prabowo Subianto Jajal LRT Jakarta Kelapa Gading–Manggarai
Peduli Warga Terdampak Kekeringan, PP PIRA Salurkan Bantuan Air Bersih di Sejumlah Daerah
Fraksi Gerindra Gelar FGD RUU Sisdiknas, Serap Masukan Akademisi dan Praktisi Pendidikan
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Sosok Airlangga Masih Dibutuhkan Golkar
Opini Newsmax, Prabowo dan Peluang Kemakmuran untuk Indonesia
Dunia Butuh Generasi Muda Bahagia, Tangguh dan Sehat Jiwa
Abdul Wachid: Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran BPJPH dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Sugiat Santoso Dorong Anggaran Kementerian Hukum Lebih Berpihak kepada Rakyat

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

