NasDem Dorong Optimalisasi Desa Wisata Jadi Penggerak Ekonomi Rakyat

CIANJUR (14 Januari): Anggota Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Jawa Barat dari Daerah Pemilihan IV Kabupaten Cianjur, H. Onnie Soerono Sandi, menggelar kegiatan penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) terkait desa wisata berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2022. Acara berlangsung di Aula GOR Kharisma, Desa Bojong, Cianjur, Minggu (12/1).

Kegiatan tersebut bertujuan mendorong optimalisasi potensi desa wisata guna meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Dalam paparannya, Onnie menjelaskan pentingnya pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan dan pengembangan desa wisata, termasuk pemberdayaan UMKM.

“Desa wisata harus memiliki UMKM yang kuat. Selain itu, perlu ada pihak yang membina, memberikan izin, dan mengelola desa wisata dengan baik,” ujar Onnie.

Ia juga berharap dengan adanya perda itu, potensi desa wisata di Kabupaten Cianjur dapat dikembangkan secara maksimal. Sebagai anggota DPRD Provinsi Jabar, kata Onnie, ia bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan program tersebut berjalan sesuai rencana.

“Jika program ini tidak berjalan optimal, tentu akan ada evaluasi di tingkat provinsi. Kami akan mengkaji penyebab dan solusinya,” tegasnya.

Onnie juga menyoroti penurunan jumlah wisatawan di Kabupaten Cianjur selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Ia menduga hal itu disebabkan pengelolaan yang kurang optimal serta kendala lalu lintas di kawasan Puncak.

“Jalur buka-tutup di Puncak membuat wisatawan enggan berkunjung. Mereka lebih memilih destinasi seperti Bandung atau Ciwidey yang memiliki akses tol. Cianjur masih terkendala karena belum memiliki akses tol langsung,” jelasnya.

Terkait pengelolaan desa wisata oleh Pemkab Cianjur, Onnie menyatakan akan mendalami lebih lanjut potensi desa wisata, termasuk aset-aset yang mungkin dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Jika ada informasi tentang desa wisata yang dikelola pemda, sampaikan segera. Kami akan memeriksa apakah ada aset provinsi yang bisa dimanfaatkan, seperti fasilitas hotel atau sarana lainnya,” tambahnya.

Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah desa dalam mengembangkan potensi wisata di wilayah masing-masing.

“Semua bergantung pada niat dan inisiatif kepala desa. Jika wilayah memiliki potensi wisata, hal ini harus didorong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Kegiatan itu mendapat apresiasi dari masyarakat yang hadir, terutama dalam memberikan pemahaman terkait regulasi dan potensi pengembangan desa wisata sebagai salah satu motor penggerak ekonomi lokal. (WH)