Ning Dini Perjuangkan Pemberdayaan Emak-Emak dan UMKM di Probolinggo

JAKARTA (17 Desember): Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Dini Rahmania memerjuangkan kesejahteraan emak-emak dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Probolinggo, Jawa Timur.

Dalam masa reses pertama tahun 2024, Dini Rahmania yang akrab disapa Ning Dini, turun langsung ke lapangan untuk menyapa dan menyerap aspirasi dari emak-emak dan pelaku UMKM di Desa Watupanjang, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.

“Keberadaan emak-emak dan pelaku UMKM ini sangat vital, dan kesejahteraan mereka harus diperjuangkan. Kami di Komisi VIII akan berupaya maksimal untuk mendukung mereka, tentunya sesuai dengan tugas dan fungsi kami di komisi ini,” ujarnya di Probolinggo, Senin (16/12).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Timur II (Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Pasuruan) itu, mengungkapkan pentingnya memperjuangkan nasib emak-emak dan pelaku UMKM. Menurutnya, peran mereka sangat strategis dalam menopang perekonomian keluarga dan masyarakat.

Ning Dini juga menjelaskan bahwa langkah tersebut sejalan dengan tugas Komisi VIII, yang salah satu mitra kerjanya adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Kolaborasi dengan kementerian itu dinilai penting untuk memperkuat upaya pemberdayaan perempuan, terutama emak-emak yang aktif di sektor UMKM.

Kegiatan reses ini disambut antusias emak-emak dan pelaku UMKM setempat. Mereka tampak semangat mengikuti kegiatan yang juga dihadiri Hj. Nurhasanah, anggota DPRD Kabupaten Probolinggo Fraksi Partai NasDem dari Dapil III (Kecamatan Krucil, Maron, dan Tiris).

Kegiatan reses menjadi momentum bagi Ning Dini untuk mendengar langsung permasalahan yang dihadapi emak-emak dan pelaku UMKM di Probolinggo. Aspirasi yang diperoleh akan menjadi bahan pertimbangan dalam mendorong kebijakan yang lebih berpihak kepada kelompok tersebut.

Melalui upaya itu diharapkan program-program pemberdayaan yang lebih konkret bisa direalisasikan demi meningkatkan kesejahteraan emak-emak dan pelaku UMKM.

Peran Komisi VIII DPR dalam pengawalan kebijakan diharapkan mampu memperkuat sinergi dengan kementerian terkait, sehingga program-program pemerintah dapat tepat sasaran dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. (safa/*)