Connect with us

Politik

Pendidikan di Wilayah Timur Indonesia Perlu Mendapat Perhatian Serius

Published

on

JAKARTA (27 Februari): Kepala Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem Komisi X DPR RI, Ratih Megasari Singkarru, menaruh perhatian serius pada kondisi pendidikan di wilayah timur Indonesia. Mulai dari kondisi infrastruktur pendidikan, ketersediaan tenaga pendidik, hingga minimnya program studi di perguruan tinggi.

“Saya dari Dapil Sulbar, Pak. Kami inshaallah sudah keluar dari daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Namun kalau bapak-bapak semua sudah pernah ke sana, masih banyak hal-hal yang harus diperhatikan, khususnya dunia pendidikan,” ujar Ratih dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR dengan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Ratih meyakini kondisi pendidikan serupa juga terjadi hampir di semua wilayah timur Indonesia. Contohnya masih sulitnya membuka program studi baru di kampus. Kesulitan terjadi karena minimnya tenaga pendidik yang bersedia mengajar di sana.

“Kadang mereka kesulitan membuka prodi baru karena tidak adanya tenaga pengajar. Dan terkadang kalau mengajar di 3T, mereka mikir-mikir gitu loh. Mungkin balik lagi terkait masalah tunjangan, jarak, fasilitas, dan lain sebagainya, banyak pertimbangannya,” tegasnya.

Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang menjadi percontohan perguruan tinggi lain. imbuhnya, masih kekurangan dosen sebesar 40%. Hal itu menjadi keprihatinan, terlebih PTS di wilayah timur yang kurang diminati para pendidik.

Advertisement

“Saya yakin di berbagai daerah, khususnya di wilayah timur mungkin kondisinya agak sama,” tandasnya.

Ratih menekankan minimnya prodi di kampus membuat calon mahasiswa tidak tertarik untuk masuk kampus di daerah. Mereka lebih memilih kuliah di luar daerah dengan program studi yang beragam.

“Biasanya mereka tuh jarang mau kuliah di tempat mereka karena jurusannya tidak sesuai dengan minat mereka atau tidak populer. Jadi mereka banyak keluar daerah gitu,” tandasnya.

Dia meminta PTN berkolaborasi dengan PTS untuk berusaha membuka prodi baru, terutama untuk kampus di daerah. Hal itu diperlukan agar calon mahasiswa tidak perlu keluar daerah untuk berkuliah. (Yudis/*)

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...