Peningkatan Literasi Keuangan Masyarakat Harus Jadi Prioritas

JAKARTA (15 Januari): Peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat harus menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Belakangan ini banyak sekali pemberitaan terkait masalah keuangan yang dialami masyarakat, yang kalau ditelisik disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang keuangan,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, saat membuka diskusi daring bertema Literasi dan Inklusi Keuangan di Indonesia yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12 di Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Diskusi yang dimoderatori Eva Kusuma Sundari (Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Friderica Widyasari Dewi (Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan/OJK); Sekar Utami Setiastuti (Dosen Ekonomi Universitas Gadjah Mada); Romlawati (Co Director Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga/PEKKA); dan Benaya Ryamizard Harobu (Koperasi Indonesia Baru) sebagai narasumber.

Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) pada 2024 yang dilakukan OJK dan Badan Pusat Statistik (BPS), kata Lestari, menunjukkan indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43% dan indeks inklusi keuangan sebesar 75,02%.

Bila dibandingkan dengan negara tetangga, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, indeks literasi keuangan penduduk Indonesia relatif rendah.

Rerie berpendapat, literasi keuangan adalah keterampilan penting untuk memberdayakan masyarakat sehingga perlu gerakan agar bisa meningkatkan capaian literasi keuangan masyarakat yang lebih tinggi lagi.

Anggota Komisi X DPR RI dari Dapil Jawa Tengah II (Kudus, Demak, Jepara) itu berpendapat, perluasan literasi keuangan masyarakat antara lain dapat dilakukan melalui program digital, pengembangan infrastruktur keuangan, serta kolaborasi antara pemerintah dan lembaga keuangan.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong agar pemahaman dan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang lebih inklusif harus diperluas demi peningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Friderica Widyasari Dewi menyatakan, literasi keuangan merupakan hal yang sangat penting di era globalisasi. Literasi adalah kunci bagi masyarakat dalam pengelolaan keuangan.

“Literasi tidak hanya membuat orang memahami, lebih dari itu harus mampu mengelola keuangan yang akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Saat ini, ungkap Friderica, OJK mendapat mandat baru terkait perdagangan derivatif dan crypto, yang menuntut pemahaman yang baik oleh masyarakat agar tidak terpapar penipuan keuangan.

Dia mengungkapkan, pihaknya mencatat dalam rentang 2022-2023 kerugian masyarakat akibat penipuan keuangan scam dan fraud mencapai Rp2,5 triliun.

Sekar Utami Setiastuti menilai peningkatan literasi keuangan masyarakat penting untuk dilakukan sehingga perlu upaya pengintegrasian dengan layanan pendidikan umum.

Rendahnya literasi keuangan masyarakat, jelas Sekar, sangat terkait dengan kondisi kehidupan keseharian masyarakat seperti di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dengan tingkat pendidikan rendah.

Diakui Sekar, upaya peningkatan literasi keuangan yang dilakukan OJK, seperti pemberdayaan UMKM dan ibu-ibu rumah tangga melalui pembukaan akses keuangan sudah tepat.

Menurut dia, literasi keuangan masyarakat yang rendah berpotensi membebani pemerintah di masa depan.

“Bila bonus demografi kita hilang akan menyebabkan peningkatan beban sosial yang harus diatasi pemerintah,” tegasnya.

Romlawati menjelaskan, berdasarkan data BPS 2019 tercatat jumlah perempuan kepala keluarga 15,46% dari populasi di Indonesia.

Menurut Romlawati, perempuan kepala keluarga yang dikoordinirnya berada pada kelompok masyarakat miskin, karena 16% anggota Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) tidak tamat SD, 13% tidak pernah sekolah, dan 16% tidak bisa membaca.

Dua upaya yang dilakukan PEKKA, jelas Romlawati, bagaimana kesadaran literasi keuangan dibangun pada komunitas masyarakat dan membangun koperasi untuk menyediakan akses keuangan bagi ibu-ibu anggota PEKKA, sehingga mampu berusaha.

Benaya Ryamizard Harobu mengungkapkan, Koperasi Indonesia Baru dibangun dengan menghimpun pendanaan dari para generasi muda. Aktivitasnya pun sangat terkait dengan kegiatan para pemuda. Antara lain platform online untuk bioskop online yang memutar film bioskop dengan tarif suka rela.

Upaya itu, jelas Benaya, agar bioskop warga, layar tancap, dan jasa pembuatan film menjadi salah satu kegiatan produksi dari koperasi yang dikelola anak muda.

Keterlibatan anak muda dalam pengelolaan koperasi, tambahnya, sekaligus dapat meningkatkan literasi keuangan bagi generasi muda.

Wartawan senior Saur Hutabarat berpendapat melek keuangan intinya adalah bagaimana kita mampu mengelola keuangan dengan baik. Semakin banyak jumlah warga yang melek literasi keuangan, akan membantu pertumbuhan ekonomi negaranya.

Masyarakat Jepang, ungkap Saur, sejatinya memiliki kebiasaan menabung yang baik. Namun, karena populasi warga Jepang didominasi warga berusia di atas 65 tahun, jumlah tabungannya pun relatif rendah.

Menurut Saur, bonus demografi yang akan dinikmati Indonesia akan menjadi bumerang, bila warganya tidak memiliki budaya menabung dengan literasi keuangan yang memadai. (*)