Connect with us

Politik

Permintaan Maaf Saja tak Cukup, Harus Ada Pembenahan Total di Pertamina

Published

on

JAKARTA (3 Maret): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya, menegaskan bahwa permintaan maaf Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, tak cukup menebus potensi kerugian negara mencapai Rp1.000 triliun dalam dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.

Perlu langkah strategis yang transparan dan akuntabel untuk menguak mega korupsi itu hingga ke akarnya.

“Maaf saja tentu tidak cukup. Bagaimana mungkin potensi korupsi sebesar ini selesai hanya dengan permintaan maaf? Harus ada langkah konkret, jelas, dan transparan dalam menyelesaikan masalah ini sampai ke akar-akarnya,” ujar Asep di Jakarta, Senin (3/3/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) itu mengungkapkan, periodisasi kepemimpinan Simon belum lama memimpin Pertamina. Sebagai pimpinan wajar jika Simon pasang badan menyampaikan permintaan maaf.

“Sebagai pimpinan institusi, wajar Pak Dirut minta maaf. Tapi secara personel beliau sebenarnya tidak perlu minta maaf karena baru masuk ke Pertamina dan pasti kaget dengan kejadian yang keterlaluan dan memalukan ini,” ungkap Asep.

Advertisement

Menurutnya, Dirut Pertamina harus membangun tradisi perusahaan yang bersih dan memastikan tata kelola dan manajemen yang memadai hingga ke anak dan cucu perusahaan di bawah naungan Pertamina.

“Pak Dirut harus mampu memandu Pertamina dengan nilai-nilai baru, merapikan tata Kelola, bukan hanya di induk perusahaan, tapi juga di anak dan cucu usahanya,” tukasnya.

Asep juga menuturkan, citra dan nama baik serta kepercayaan publik terhadap Pertamina kini sudah merosot. Warga sudah mengantri membeli BBM produk luar negeri seperti Shell dan Vivo.

“Kalau tidak ada upaya perbaikan fundamental oleh Pertamina, maka bisa jadi Pertamina akan semakin ditinggalkan rakyat Indonesia. Jika ini terjadi, maafnya Dirut Pertamina kan cuma lucu-lucuan saja. Maaf tetap perlu, tapi kesalahannya terlalu besar jika hanya maaf saja,” tandas Asep.

Menurut dia, saat ini yang dibutuhkan adalah tindak lanjut dari maaf yang kongkret, mendasar, dan fundamental untuk memperbaiki Pertamina dan mengembalikan citra dan kepercayaan publik terhadap Pertamina. “Itu jauh lebih penting,” tegasnya.

Advertisement

(RO/*)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...