Connect with us

Politik

PKS Minta Evaluasi Total Masyariq Haji

Published

on

Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI Hamid Noor Yasin saat menjadi Timwas Haji memantau perkembangan kondisi jamaah haji di Makkah, Minggu (2/7/2023). Foto: Oji/nr
rnAnggota Tim Pengawas Haji DPR RI Hamid Noor Yasin menyoroti tajam terkait penyedia layanan haji Arab Saudi (Masyariq). Timwas Haji DPR, kata Hamid, ingin melakukan evaluasi menyeluruh berkaitan dengan masyariq jemaah haji Indonesia.rn“Komitmen tidak dilaksanakan dengan baik oleh masyariq, sehingga banyak jemaah haji Indonesia yang terlunta dan tersiksa,” kata Hamid yang tengah memantau perkembangan kondisi jamaah haji di Makkah, Minggu (2/7/2023).rnLegislator Dapil Jawa Tengah V ini menegaskan  bahwa komitmen pelaksanaan ibadah haji yang ramah Lansia semakin tahun harus betul-betul diperhatikan. Hal itu mulai dari embarkasi, bandara, Mekah, Madinah, juga terutama di Armuzna. Menurutnya, persoalan yang terjadi terutama di Armuzna saat ini karena banyaknya jemaah yang membludak tidak tertangani dengan baik sehingga tenda-tenda penuh tidak bisa menampung jemaah.rnPolitisi Fraksi PKS ini menjelaskan banyak jemaah yang tidur di luar tenda, sementara kondisi cuaca panas sangat panas hijgga sampai di atas 42 derajat celcius. Para jemaah juga mengalami kekurangan minum, kekurangan makan, kekurangan kebutuhan air untuk Mandi, Cuci, dan Kakus (MCK).rn“Transportasi macet di mana-mana terutama di Muzdalifah jemaah menumpuk tidak bisa diangkut hingga 10 jam lebih dalam kondisi panas di atas 40 derajat celcius, sehingga banyak yang dehidrasi dan pingsan,” jelas Anggota Komisi V DPR RI ini.rnKarena itu, pelaksanaan ibadah haji tahun ini, kata Hamid, harus betul-betul dievaluasi secara menyeluruh pada seluruh lini. Ia menegaskan tim pelayanan haji dari Arab Saudi (Masyariq) yang saat ini tidak memenuhi komitmen dalam memberi layanan yang baik selama di Arafah Muzdalifah dan Mina berdampak pada banyak jamaah haji indonesia yang terlunta-lunta dan tersiksa terutama di Armuzna.rn“Ke depan permintaan penambahan kuota haji ke Arab Saudi memang harus terus diperjuangkan untuk mengurangi jumlah panjangnya antrean daftar tunggu calon jemaah haji indonesia, tapi juga harus dibarengi dengan penambahan sarana prasarana pendukung, infrastruktur, dan fasilitas haji yang memadai terutama di Armuzna. Agar peristiwa penumpukan jemaah, kekurangan tempat tenda, kekurangan makan, kekurangan minum, kekurangan air MCK. Semoga antrian yang panjang tidak terulang lagi untuk haji yang akan datang,” ujarnya.rnSebagaimana diketahui, biaya haji tahun 2023/1444 H sebesar Rp98,,89jt. Biaya yang ditanggung jamaah haji sebesar 49,81jt atau 55,3 persen sementara yg di tanggung BPKH 40,23jt atau 44,7 persen. Di sisi lain, antrean calon jamaah haji semakin tahun semakin panjang.rn“Jika kita daftar di tahun ini 2023 dengan setoran awal untuk mendaftar haji 25 juta maka diperkirakan akan diberangkatkan antara 11 tahun sampai 47 tahun ke depan. Kalau misalnya saya ini daftar sekarang di umur 54 tahun berarti bisa jadi nanti umur 101 tahun baru bisa berangkat haji di peruntukkan bagi orang-orang yang mampu. Mampu secara fisik, biaya atau harta maupun secara ruhiyah maknawiyah,” ungkap Anggota BURT DPR RI ini.rnArtinya, kata Hamid, semakin panjang antrean daftar tunggu maka peserta haji ke depan akan semakin banyak yang berusia lanjut atau Lansia. “Tahun 2023 ini yang usianya di atas 65 tahun mencapai 67.000 atau sekitar 30 persen dari total jamaah haji kita yang 229.000,” tutupnya.rn
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...