Politik
Presiden Prabowo Dorong Ekonomi Kerakyatan dan Berkeadilan untuk Mewujudkan Kemakmuran Rakyat
Published
3 bulan agoon
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa ekonomi yang berlandaskan Pancasila merupakan ekonomi yang berpihak kepada rakyat, berkeadilan, dan menjunjung tinggi prinsip kebersamaan. Menurut Presiden, konsep tersebut telah diamanatkan secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
“Ekonomi kita berdasarkan rancang bangun atau cetak biru yang dibuat oleh para pendiri bangsa. Dirancang oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Sjahrir, dan tokoh-tokoh pendiri bangsa lainnya, yang tertuang dengan sangat jelas dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Di sana diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan,” ujar Presiden saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (1/6/2026).
Sejalan dengan prinsip tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperkuat koperasi sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Presiden juga mendorong penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
“Koperasi harus diperkuat, koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat, dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru,” tuturnya.
Presiden menegaskan bahwa rakyat harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan nasional, bukan sekadar objek pembangunan.
“Karena itu rakyat harus menjadi pelaku utama pembangunan, bukan sekadar objek pembangunan, apalagi hanya menjadi alat pembangunan,” lanjut Presiden.
Lebih jauh, Presiden Prabowo menekankan bahwa tujuan utama ekonomi Pancasila adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan pemerataan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia,” tegas Presiden.
Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo kembali menegaskan komitmennya untuk membangun perekonomian nasional yang berlandaskan nilai-nilai gotong royong, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa. Menurut Presiden, kemajuan Indonesia hanya akan bermakna apabila manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat tanpa terkecuali.
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tangerang Mill Dukung Kolaborasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Mandiri Menuju Zero Waste 2028
TNI Amankan Kedatangan Kapal JMSDF JS Kunisaki di Pelabuhan Kijing
Kadet KKRI Kunjungi Sekolah Rakyat di Bogor, Disambut Hangat dan Berbagi Inspirasi dengan Siswa
Andre Rosiade Beri Bantuan untuk Balita Penderita Tumor di Padang
Mariana Salurkan Bantuan Air Bersih untuk Warga Terdampak Kekeringan di Tanah Laut
Presiden Prabowo Disambut Hangat Mahasiswa dan Diaspora Indonesia di New Delhi
Presiden Prabowo Tiba di New Delhi, Hadiri KTT BRICS ke-18
Warga Kesulitan Air, Gerindra Pemalang Turun Tangan Salurkan Bantuan ke 12 Titik
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?
Sosok Airlangga Masih Dibutuhkan Golkar
Sugiat Santoso Dorong Anggaran Kementerian Hukum Lebih Berpihak kepada Rakyat
La Tinro Usul Wilayah Adat yang Telah Ditetapkan Ditutup untuk Penerbitan HGU Baru
Abdul Wachid: Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran BPJPH dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

