Connect with us

Politik

Program Prioritas Pendidikan Dasar dan Menengah Butuh Dukungan Semua Pihak

Published

on

JAKARTA (4 Januari): Sejumlah program prioritas sektor pendidikan dasar dan menengah harus mendapat dukungan semua pihak agar mampu direalisasikan demi mewujudkan proses belajar mengajar yang mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang berkarakter dan tangguh.

“Program-program yang diprioritaskan pemerintah di sektor pendidikan dasar dan menengah harus mampu diwujudkan demi peningkatan layanan pendidikan bagi setiap anak bangsa,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (4/1/2025).

Pada Taklimat Media Akhir Tahun 2024 di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Jakarta, Selasa (31/12) lalu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengatakan program prioritas Kemendikdasmen untuk tahun 2025 adalah program-program yang berkaitan dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Selain itu, program terkait pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten dan sejahtera, lingkungan sosial budaya yang mendukung, serta pembelajaran adaptif dan bermakna.

Kemudian, program ketersediaan layanan yang merata, pembiayaan pendidikan afirmatif, layanan pendidikan inklusif, dan pengembangan talenta unggul.

Menurut Lestari, sejumlah langkah yang direncanakan pemerintah untuk meningkatkan layanan pendidikan bukanlah hal yang mudah, mengingat luasnya cakupan program yang diprioritaskan.

Advertisement

Rerie, sapaan akrab Lestari berpendapat, untuk merealisasikan sejumlah program prioritas tersebut membutuhkan kepedulian dan dukungan para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, serta masyarakat dalam pelaksanaannya.

Pemahaman yang sama dari para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah terkait sejumlah program prioritas tersebut, jelas Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil Jawa Tengah II (Kudus, Demak, Jepara) itu, harus mampu diwujudkan.

Untuk itu, tambah dia, sejumlah program yang diprioritaskan pemerintah pusat itu harus dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu pun berharap koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat dibangun dengan baik, sehingga upaya peningkatan layanan pendidikan mulai dari pendidikan dasar dan menengah, dapat diwujudkan secara merata di seluruh Indonesia. (*)

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...