Politik
Putih Sari Dorong Kemenkes Perkuat Fasilitas Kesehatan di Palangka Raya
Published
2 bulan agoon
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, menyatakan sejumlah program prioritas pemerintah di bidang kesehatan telah berjalan di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Meski demikian, ia menilai masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu segera diatasi agar pelaksanaan program semakin optimal.
Hal tersebut disampaikan Putih Sari usai memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI di Palangka Raya, Kamis (22/7/2026).
“Dari apa yang disampaikan, kami akan mendorong Kementerian Kesehatan untuk kembali melihat kebutuhan pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan di Kota Palangka Raya,” ujarnya.
Menurut Putih, sejumlah program prioritas yang telah berjalan meliputi Cek Kesehatan Gratis (CKG), Makan Bergizi Gratis (MBG), pengentasan tuberkulosis, serta penguatan infrastruktur layanan kesehatan. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari gangguan aplikasi pendataan CKG hingga keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan.
“Ini tentu menjadi bahan evaluasi bagi Komisi IX untuk kami bahas bersama kementerian terkait agar dapat segera ditemukan solusinya,” katanya.
Srikandi Gerindra itu menjelaskan, kendala pada aplikasi CKG turut dipengaruhi belum meratanya infrastruktur pendukung, terutama jaringan internet di sejumlah wilayah. Selain itu, Pemerintah Kota Palangka Raya juga mengusulkan penambahan fasilitas kesehatan, termasuk pembangunan rumah sakit umum daerah dan puskesmas.
Karena itu, Putih menegaskan bahwa keberhasilan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak hanya diukur dari tingginya jumlah peserta, tetapi juga dari kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.
“Kita tidak hanya mengejar target kepesertaan untuk mencapai universal health coverage, tetapi juga harus memastikan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan terus ditingkatkan,” jelasnya.
Terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Putih mengatakan Komisi IX DPR RI akan mendorong percepatan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang masih tertunda, selama masih terdapat kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program tersebut.
Sementara di bidang ketenagakerjaan, Putih menilai peningkatan kompetensi dan soft skill tenaga kerja menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian. Komisi IX DPR RI akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui kunjungan ke Balai Latihan Kerja (BLK) Palangka Raya bersama Kementerian Ketenagakerjaan guna memperkuat kualitas sumber daya manusia di daerah.
Menhan Sjafrie Hadiri Rapat Paripurna DPR RI, Penjualan Eks KRI Ki Hajar Dewantara Disetujui
Hari Keempat Pembinaan KKRI, Kadet Perkuat Nilai Sejarah, Ideologi, dan Kecakapan Digital
Kemhan dan TNI Perkuat Respons Bencana, dari Erupsi, Gempa NTT Hingga Karhutla
Sumur Mulai Mengering, Rocky Candra Bergerak Kirim Bantuan Air Bersih untuk Warga Tangkit
23 Rumah Terbakar, Gerindra Makassar Bergerak Bantu Warga Asrama Kodam Mattoanging
Peduli Korban Kebakaran, DPC Gerindra Badung Turun Langsung Salurkan Bantuan
Baleg Kebut RUU Reforma Agraria, Bob Hasan Targetkan Rampung Sebelum Hari Tani
Sri Meliyana Ingatkan Peserta JKN Aktif Cek Status Kepesertaan
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?
Prabowo Subianto Disebut Pernah Tolak Dua Kapal Perang Iran di The Multilateral Naval Exercise Komodo 2025
Sugiat Santoso Dorong Anggaran Kementerian Hukum Lebih Berpihak kepada Rakyat
Abdul Wachid: Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran BPJPH dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
La Tinro Usul Wilayah Adat yang Telah Ditetapkan Ditutup untuk Penerbitan HGU Baru

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

