Connect with us

Politik

Rifqinizamy Pastikan Komisi II DPR Awasi Netralitas Pj Kepala Daerah di Pilkada 2024

Published

on

JAKARTA (11 November): Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan Penjabat (Pj) Kepala Daerah dalam perhelatan Pilkada Serentak 2024.

Komisi II DPR berkomitmen untuk menjalankan penuh tugas pengawasan yang kami miliki dalam rangka menyukseskan Pilkada Serentak 2024,” ungkap Rifqinizamy saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan Kementerian Dalam Negeri dan sejumlah penjabat kepala daerah di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11).

Menurutnya, ada dua hal yang menjadi fokus perhatian Komisi II. Pertama, dalam konteks pelaksanaan pemilu, dalam hal ini Pilkada 2024 yang akan kita laksanakan pada 27 November 2024 yang akan datang. Komisi II akan melakukan fungsi pengawasan terhadap segenap aparatur sipil negara di daerah dalam gelaran Pilkada 2024.

Kedua, Komisi II berkomitmen melakukan fungsi pengawasan dalam konteks urusan pemerintah daerah, terutama kepada penjabat kepala daerah yang dalam konstruksi peraturan perundangan, diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat sebagai mitra kerja dari Komisi II DPR RI.

Legislator NasDem dari Dapil Kalimantan Selatan I (Banjar, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, dan Balangan) itu juga menghimbau seluruh penjabat di Provinsi Banten, Daerah Khusus (DK) Jakarta, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta untuk memastikan pelaksanaan pilkada berjalan baik dan netral.

Terutama, terkait dengan keterlibatan ASN dan penjabat kepala daerah dalam Pilkada Serentak 2024, dapat dikanalisasi melalui Komisi II DPR.

Advertisement

Berbagai macam persepsi, isu terkait dengan keterlibatan aparatur sipil negara, termasuk keterlibatan para penjabat gubernur, bupati, dan wali kota yang menyeruak, sebaiknya kita kanalisasi secara objektif di ruang Komisi II DPR,” ujar dia.

Sebagai sebuah bangsa kita membutuhkan kesungguhan bapak-ibu sekalian sebagai penjabat kepala daerah dalam mempersiapkan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional tahun ini dapat berjalan lancar, aman, dan sukses,” imbau Rifqi, sapaan Rifqinizamy.

(*)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...