Roberth Rouw Minta Pemerintah Fokus pada Program Pembangunan Berbasis Masyarakat

JAKARTA (11 Septembe): Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw meminta pemerintah, khususnya Menteri Perhubungan dan Menteri PUPR untuk membuat program-program yang berbasis pada masyarakat. Menurutnya hal itu perlu ditingkatkan karena saat ini sangat dibutuhkan masyarakat.

“Bantuan-bantuan padat karya pada masyarakat perlu ditingkatkan karena masyarakat yang mendapat itu memang yang betul-betul sangat membutuhkan, seperti (program) Bedah Rumah,” ujar Roberth seusai Rapat Kerja Komisi V dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumardi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, serta Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/9).

Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI itu pun bercerita bahwa masih banyak masyarakat yang berada di luar Jawa seperti Papua, Kalimantan, maupun daerah daerah terpencil lainnya yang belum memiliki hunian yang layak. Maka dari itu, masyarakat seperti itu perlu mendapatkan subsidi.

“Jadi ke depan kami harapkan pemerintah lebih fokus untuk memberikan subsidi yang betul-betul langsung kepada masyarakat yang sangat membutuhkan,” lanjutnya.

Adapun kepada Menteri Perhubungan, Komisi V berharap daerah-daerah dapat tetap diprioritaskan untuk mendapatkan subsidi transportasi.

“Itu kan daerah-daerah seperti kami yang ada di Papua, kan tidak bisa dihubungi, dilalui oleh transportasi lain selain pesawat udara. Kalau (anggaran) tinggal Rp100 miliar bagaimana ke depan?” tegas Roberth.

Legislator NasDem dari Dapil Papua yang akan kembali duduk di Senayan pada Periode 2024-2029 dari Dapil Papua Pegunungan itu, meminta perhatian Menteri Perhubungan agar masyarakat bisa mendapatkan akses transportasi yang memadai.

“Selama ini sudah banyak bantuan dan subsidi yang diberikan kepada masyarakat di kota. Namun, pada daerah daerah, terutama terpencil, justru sebaliknya. Kalau kita bicara masyarakat kota semua sudah ada, kurang apa, ya kan? Tetapi masyarakat-masyarakat di daerah pelosok itu mau kemana? Mereka cuma mengharapkan uluran tangan dari pemerintah. Maka pemerintah harus bisa hadir di sana,” tukas Roberth.

Roberth pun berharap, masyarakat yang berada di daerah bisa menjadi perhatian pemerintah.

“Kami harapkan agar kementerian dan lembaga betul-betul bisa memaksimalkan anggaran yang sudah disepakati itu untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya.

(dpr.go.id/*)