Roberth Rouw Pimpin Komisi V Tinjau Bandara Halim Perdanakusuma

JAKARTA (4 Februari): Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, memimpin kunjungan kerja Komisi V ke Bandara Halim Perdanakusuma pada Senin (3/2/2025) untuk meninjau sarana dan prasarana. Selain itu, kunjungan itu juga menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai pelapisan runway yang tidak memenuhi standar.

“Kami melihat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah, khususnya terkait dengan temuan BPK mengenai pengerjaan pelapisan runway yang sebelumnya ditemukan adanya kekurangan. Meski laporan perbaikan sudah dilakukan dan dipertanggungjawabkan, namun kapasitas bandara yang saat ini sekitar 2 juta penumpang per tahun itu sudah mengalami kelebihan kapasitas, mencapai lebih dari 3 juta penumpang,” ungkap Roberth.

Dalam pertemuan tersebut Komisi V berdialog dengan Plt Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Direktur Bandar Udara, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 1 Soekarno Hatta, dan pemangku kepentingan lainnya.

Roberth menekankan pentingnya peran pemerintah dalam pengelolaan Bandara Halim Perdanakusuma karena menjadi objek vital nasional. Bandara sekaligus pangkalan TNI Angkatan Udara tersebut juga dijadikan bandara konvensional untuk umum.

“Bandara Halim adalah objek vital karena juga menjadi pangkalan TNI Angkatan Udara, tetapi di sisi lain dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan bisnis. Oleh karena itu, saya mendorong agar negara mengambil peran penuh dalam pengelolaan bandara ini. Mengontrakkan pengelolaan kepada pihak swasta bisa menimbulkan masalah dalam jangka panjang,” tegasnya.

Legislator Partai NasDem itu juga menyoroti pentingnya perhatian pemerintah terhadap anggaran untuk renovasi fasilitas di Bandara Halim, yang sebelumnya telah disetujui dalam forum G20 sebesar Rp550 miliar untuk renovasi fasilitas VVIP.

“Namun, kami melihat bahwa hal tersebut belum menyentuh aspek-aspek yang lebih luas terkait peningkatan kapasitas dan kualitas layanan bagi masyarakat. Ke depannya, Bandara Halim harus dijadikan sebagai bandara internasional yang dapat mendukung pendapatan negara, bukan hanya sebagai fasilitas terbatas,” ujarnya.

Roberth berharap pemerintah, khususnya Presiden dapat segera mengambil keputusan strategis untuk membenahi dan mengelola Bandara Halim dengan lebih baik.

“Ini adalah kebanggaan kita bersama, dan jika kita ingin menjadikan Halim sebagai salah satu bandara internasional yang unggul, maka revitalisasi dan pembenahan menyeluruh adalah langkah yang tidak bisa ditunda lagi,” tutup wakil rakyat dari Dapil Papua Pegunungan itu.

(dpr.go.id/*)