Setelah Jadi Kementerian Sendiri, Ali Mazi Berharap Kinerja Imigrasi Lebih Baik

SURABAYA (8 November): Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Ali Mazi berharap pemisahan Kementerian Hukum dan HAM menjadi Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan agar kinerja keimigrasian menjadi lebih baik, karena setiap kementerian lebih fokus dalam menjalankan tugas dan perannya.

Hal tersebut disampaikan saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi XIII DPR di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Surabaya, Jawa Timur, Rabu (6/11).

Kunjungan itu bertujuan untuk memperkuat pengawasan serta menggali aspirasi dalam penyusunan kebijakan keimigrasian ke depan.

“Audiensi ini menjadi momen penting untuk menyoroti isu-isu mendasar, seperti Undang-Undang Keimigrasian yang baru, pengembangan SDM, serta langkah pengawasan mobilitas orang asing,” ungkap Ali Mazi.

Ali Mazi memimpin rombongan bersama 14 rekan dalam satu komisi dan diterima Kepala Kantor Wilayah Kemenkum dan HAM Jawa Timur, Heni Yuwono, serta Kepala Kantor Imigrasi TPI Surabaya, Ramdhani.

Rombongan DPR itu juga melakukan tur fasilitas untuk melihat pelayanan yang disediakan Kantor Imigrasi.

Legislator NasDem dari Dapil Sulawesi Tenggara itu memberikan apresiasi khusus atas inisiatif Kantor Imigrasi Surabaya yang mengintegrasikan penyandang disabilitas sebagai Duta Pelayanan, serta tersedianya Ruang Layanan Kesehatan untuk mendukung kesejahteraan pegawai dan masyarakat.

“Penting ada kebijakan pencegahan yang lebih tegas di tengah meningkatnya tantangan global dalam pengelolaan imigrasi,” tukas Ali Mazi.

Dalam kesempatan tersebut Ramdhani, Kepala Kantor Imigrasi TPI Surabaya, menyatakan rasa bangganya atas kunjungan dan apresiasi yang diberikan DPR RI. Ia berharap sinergi itu menjadi langkah awal untuk meningkatkan pelayanan publik.

“Kami berkomitmen untuk terus berinovasi dan mengutamakan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Lewat program ‘I’m Possible’, kami ingin menciptakan pelayanan yang inklusif, terutama untuk teman-teman difabel,” jelas Ramdhani.

(*)