Connect with us

Politik

Sidang WAIPA Dorong Kepemimpinan Perempuan untuk Ciptakan Komunitas ASEAN yang Tangguh

Published

on

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Vanda Sarundajang saat membacakan presentasi tema tersebut di Sidang Komite Koordinasi WAIPA di Padang, Sumatera Barat, Senin (5/6/2023). Foto : Agung/Man
rnAnggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Vanda Sarundajang menyatakan bahwa tema Komite untuk Perempuan Parlemen AIPA (WAIPA) kali ini yang berjudul, “Enhancing ASEAN Resilience through Women Leadership and Gender-Responsive Parliamen” berupaya merangkum komitmen bersama komunitas parlemen ASEAN yang lebih inklusif dan tangguh.rn”Dengan mempromosikan kepemimpinan perempuan, memberdayakan pengusaha perempuan, memperkuat undang-undang yang responsif gender, dan mengatasi kekerasan berbasis gender, kita dapat menciptakan masa depan di mana setiap individu, tanpa memandang gender, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi pada kemakmuran wilayah kita,” ungkap Vanda saat membacakan presentasi tema tersebut di Sidang Komite Koordinasi WAIPA di Padang, Sumatera Barat, Senin (5/6/2023).rnIsu ini penting untuk segera ditanggapi, mengingat pasca pandemi banyak tantangan dihadapi oleh masyarakat di kawasan ASEAN. Kesenjangan sosial ekonomi yang sudah ada di wilayah ASEAN semakin diperparah oleh pandemi.rnVanda memaparkan bahwa dari tahun 2020 hingga 2022, diperkirakan 47 juta tambahan perempuan dan anak perempuan didorong ke dalam kemiskinan ekstrem akibat pandemi, memperlebar jurang kemiskinan, dan meningkatkan kerentanan mereka.rnSelain itu, risiko paparan kekerasan berbasis gender telah meningkat secara signifikan selama masa krisis. “Namun, meskipun menjadi yang paling rentan dan terkena dampak terburuk, partisipasi aktif perempuan lebih kecil dibandingkan laki-laki dalam pengembangan kebijakan respons dan pemulihan,” ungkap Vanda.rnUntuk itu, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini bilang, tema WAIPA kali terletak pada pengakuan atas kekuatan transformatif kepemimpinan perempuan dalam menghadapi tantangan ini. Pemimpin perempuan diyakini membawa beragam perspektif dan pengalaman ke dalam proses pengambilan keputusan, memungkinkan tanggapan yang lebih komprehensif dan efektif terhadap tantangan kawasan.rn”Pemberdayaan perempuan dalam kegiatan ekonomi-melalui akses yang setara ke sumber daya, keuangan, dan pasar bagi pengusaha perempuan akan membuka potensi besar untuk pertumbuhan yang berkelanjutan, tangguh, dan inklusif di kawasan ini,” urai Vanda.rnSehingga, kepemimpinan politik perempuan berperan penting dalam membentuk kebijakan dan proses pengambilan keputusan yang inklusif. Adapun selama dua dekade terakhir, negara-negara ASEAN telah membuat kemajuan penting dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen, dari 12% kursi pada tahun 2000 menjadi sekitar 22% pada tahun 2022.rnMeskipun mengalami kemajuan, Dyah Roro mengajak supaya harus ada pengakuan bahwa masih ada pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai kesetaraan gender dalam perwakilan politik dan proses pengambilan keputusan di negara-negara Asia Tenggara.rnNah, untuk mencapai parlemen yang responsif gender, negara-negara ASEAN harus memperkuat undang-undang dan mekanisme kelembagaan yang mempromosikan pendekatan responsif gender, seperti penganggaran gender, pengarusutamaan gender, dan penilaian dampak gender yang komprehensif.rn”Parlemen yang peka gender, yang memiliki struktur dan mekanisme kesetaraan gender, dan yang berinvestasi dalam kapasitas untuk mengarusutamakan kesetaraan gender dalam pekerjaan mereka, lebih mampu memanfaatkan momentum krisis untuk membalikkan ketidaksetaraan yang telah berlangsung lama,” ungkap Vanda.rnSelain itu, mengatasi kekerasan berbasis gender dan melindungi hak-hak perempuan juga merupakan aspek penting dari tema WAIPA ini. “Maka kita harus bekerja secara kolektif untuk menghilangkan segala bentuk kekerasan berbasis gender dan menciptakan lingkungan di mana perempuan aman dan diperlakukan setara,” jelas Vanda.rnPada tahun 2016, kawasan Asia Tenggara telah mengadopsi “Rencana Aksi ASEAN untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan”. Vanda mengajak agar secara bersama semua pihak memastikan implementasinya efektif, dan perkuat kerja sama regional untuk mengatasi kekerasan seksual, termasuk bentuk-bentuk baru di dunia maya yang melampaui batas.rn”Dengan memastikan keamanan dan kesetaraan perempuan, kami mendorong ASEAN yang tangguh yang menghargai hak dan martabat setiap individu,” tukasnya.rn
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...