Politik
Soroti Pelemahan Rupiah, Kamrussamad Usul Perluasan Local Currency Settlement
Published
3 bulan agoon
Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad, menilai pelemahan nilai tukar rupiah tidak bisa hanya diatasi melalui kebijakan moneter jangka pendek. Menurutnya, tekanan terhadap rupiah merupakan dampak dari struktur ekonomi nasional yang selama dua dekade terakhir masih bergantung pada pembiayaan luar negeri berbasis valuta asing (valas).
“Kondisi ini terlihat dari neraca transaksi berjalan Indonesia yang dalam jangka panjang lebih sering mengalami defisit,” ujar Kamrussamad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menilai pemerintah perlu mengambil langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dan mata uang asing lainnya. Salah satunya dengan mengoptimalkan kembali skema Local Currency Settlement (LCS) yang telah disepakati Indonesia dengan sejumlah negara mitra dagang.
“Yang pertama harus dilakukan adalah mengaktifkan kembali Local Currency Settlement yang pernah ditandatangani dengan beberapa negara, termasuk China, Jepang, dan Malaysia. Ini penting untuk mengurangi ketergantungan transaksi perdagangan terhadap dolar,” katanya.
Menurut Kamrussamad, penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan bilateral dapat mengurangi kebutuhan dolar AS dalam transaksi internasional, sekaligus membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Ia menambahkan, pelemahan rupiah saat ini juga harus menjadi momentum untuk melakukan pembenahan struktur ekonomi secara menyeluruh. Selain mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan berbasis valas, pemerintah perlu memperkuat sektor-sektor produktif yang mampu menghasilkan devisa secara berkelanjutan.
Kamrussamad juga mengapresiasi implementasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) yang diyakini dapat meningkatkan cadangan devisa nasional. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa dampak kebijakan tersebut membutuhkan waktu untuk terlihat.
“Pemberlakuan devisa hasil ekspor yang mulai berjalan akan membantu meningkatkan cadangan devisa kita. Tapi semuanya memang perlu waktu,” ucapnya.
Ia meyakini kombinasi penguatan cadangan devisa, optimalisasi LCS, dan perbaikan struktur ekonomi nasional akan menjadi fondasi penting untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah berbagai tekanan ekonomi global.
“Kita harus memperkuat fondasi ekonomi kita sendiri. Kalau struktur ekonominya semakin kuat, maka rupiah juga akan lebih tahan menghadapi berbagai tekanan eksternal,” pungkasnya.
Menhan Sjafrie Hadiri Rapat Paripurna DPR RI, Penjualan Eks KRI Ki Hajar Dewantara Disetujui
Hari Keempat Pembinaan KKRI, Kadet Perkuat Nilai Sejarah, Ideologi, dan Kecakapan Digital
Kemhan dan TNI Perkuat Respons Bencana, dari Erupsi, Gempa NTT Hingga Karhutla
Sumur Mulai Mengering, Rocky Candra Bergerak Kirim Bantuan Air Bersih untuk Warga Tangkit
23 Rumah Terbakar, Gerindra Makassar Bergerak Bantu Warga Asrama Kodam Mattoanging
Peduli Korban Kebakaran, DPC Gerindra Badung Turun Langsung Salurkan Bantuan
Baleg Kebut RUU Reforma Agraria, Bob Hasan Targetkan Rampung Sebelum Hari Tani
Sri Meliyana Ingatkan Peserta JKN Aktif Cek Status Kepesertaan
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?
Prabowo Subianto Disebut Pernah Tolak Dua Kapal Perang Iran di The Multilateral Naval Exercise Komodo 2025
Sugiat Santoso Dorong Anggaran Kementerian Hukum Lebih Berpihak kepada Rakyat
Abdul Wachid: Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran BPJPH dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
La Tinro Usul Wilayah Adat yang Telah Ditetapkan Ditutup untuk Penerbitan HGU Baru

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

