Connect with us

Politik

Syarief Tegaskan Desa Ujung Tombak Pemerintah Gerakan Potensi Masyarakat

Published

on

JAKARTA (8 November): Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Syarief Abdullah Alkadrie, berharap desa mampu menjadi ujung tombak pemerintahan yang dapat mewadahi dan memaksimalkan potensi yang ada di masyarakat.

Desa tentu sebagai ujung tombak pemerintah yang terbawah, karena di situ berhimpunnya masyarakat, sehingga dengan demikian desa harus menjadi ujung tombak yang dapat menggerakkan potensi-potensi yang ada,” ungkap Syarief dalam Rapat Kerja Komisi V DPR dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11).

Menurut Syarief, desa sudah menjadi salah satu faktor terpenting dalam pembangunan negara dan masyarakat. Negara juga sudah serius dalam mengembangkan desa-desa dengan membentuk suatu kementerian.

Desa merupakan pemerintahan otonom tingkat tiga. Kenapa? Karena dia punya kementerian sendiri. Kementerian Desa ini awalnya sebagai koordinasi antara kementerian, tapi ditingkatkan menjadi kementerian teknis,” jelasnya.

Legislator NasDem tiga periode itu memberikan dukungan penuh kepada Kementerian Desa dan PDT agar optimistis dalam bekerja ke depan, meskipun dengan anggaran yang terbatas. Kementerian itu, menurut Syarief, bersinggungan dengan banyak kementerian/lembaga lain yang dapat dirangkul untuk berkolaborasi.

Pak Menteri jangan pesimis dengan anggaran yang Rp2 triliun. Kementerian Desa juga berfungsi mengkoordinasikan lintas sektoral yang ada. Terus terang banyak sektor yang masuk, sosial, Kementerian PUPR, juga kemudian kementerian-kementerian yang lain. Ini dalam rangka untuk mendongkrak percepatan pembangunan desa,” tandasnya.

Legislator NasDem dari Dapil Kalbar I (Sambas, Bengkayang, Kota Singkawang, Landak, Kayong Utara, Ketapang, Kota Pontianak, Mempawah, dan Kubu Raya) itu berharap ada inovasi-inovasi baru untuk mengentaskan desa-desa tertinggal menjadi desa mandiri.

Saya bersyukur di Kalbar dari lima tahun yang lalu baru ada satu desa mandiri, sekarang sudah ribuan desa mandiri. Ini perlu juga menjadi motivasi daerah lain bagaimana mempercepat desa mandiri,” tukasnya.

(dis/*)

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...