Connect with us

Politik

Tahun Terakhir Periode Pemerintahan, Komisi XI Minta Bappenas Pertajam Program Kerja

Published

on

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie dalam Rapat Kerja dengan Menteri PPN/Bappenas di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2023). Foto : Mu/Man
rnWakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie berharap Kementerian PPN/Bappenas dapat mempertajam program-program kerjanya dalam tahun terakhir periode pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal tersebut agar program-program yang dilaksanakan dalam setahun terakhir ini dapat dituntaskan. bukan malah membuat inisiatif-inisiatif baru yang tidak pasti keberlanjutannya.rn”Saya membaca tadi dari program-program di Kementerian PPN/Bappenas, itu ada 45 kegiatan prioritas. Apakah 45 kegiatan prioritas ini memang dalam rangka tahap terakhir pemerintahan ini atau meletakkan inisiatif-inisiatif baru untuk lima tahun ke depan? Ini perlu dipertajam Pak menteri, bahwa harus disadari ini adalah tahun terakhir anggaran pemerintahan, sehingga program-programnya juga harus dipertajam dalam rangka menuntaskan,” ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Menteri PPN/Bappenas di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2023).rnLebih lanjut, Dolfie mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengeluhkan kualitas belanja daerah yang belum tepat sasaran. Hal tersebut, menurutnya, tidak hanya terjadi pada belanja pemerintah daerah saja, melainkan juga terjadi pada belanja pemerintah pusat. Ia pun menyinggung data Kementerian PPN/Bappenas yang menunjukkan bahwa dari seluruh belanja pemerintah pusat, hanya 56 persen belanja yang terkait dengan capaian-capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).rnUntuk itu, pihaknya mengingatkan Kementerian PPN/Bappenas agar dapat memastikan anggaran Kementerian PPN/Bappenas dapat dialokasikan untuk program-program yang mendukung RPJMN. “Nah ini kami harapkan Bappenas ke depan, ini tahun terakhir, tahap tahun terakhir ini (agar) hal-hal ini bisa dikoreksi Pak nggak bisa dibiarkan, kita kan harus membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa, karena sudah terbiasa ini dijalankan bertahun-tahun terus kita anggap benar, kan tidak Pak,” jelasnya.rn
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...