Tanggapi Kritik Dino Patti Djalal, Bahtra Tegaskan Pentingnya Diplomasi Langsung Antar Pemimpin

Wakil Ketua Komisi II DPR RI sekaligus Juru Bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong, menanggapi kritik yang disampaikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal terkait intensitas kunjungan kerja luar negeri Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Bahtra, pandangan yang disampaikan diplomat senior seperti Dino merupakan masukan yang positif dalam memperkaya diskursus publik mengenai arah dan pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia. Namun, ia menilai diplomasi tingkat kepala negara tidak dapat disederhanakan hanya melalui komunikasi virtual, baik melalui pertemuan daring maupun percakapan telepon.

Bahtra menjelaskan bahwa dalam praktik hubungan internasional, diplomasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana pertukaran informasi, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk membangun kepercayaan, memperkuat posisi tawar Indonesia, membuka peluang kerja sama, serta menyelesaikan berbagai negosiasi yang memerlukan interaksi langsung antar pemimpin negara.

“Diplomasi antar kepala negara tidak sama dengan rapat virtual. Banyak keputusan strategis di bidang investasi, perdagangan, pertahanan, energi, dan kerja sama internasional lahir dari komunikasi langsung yang membangun kepercayaan dan komitmen politik antar pemimpin,” ujar Bahtra dalam keterangan resminya, Senin (1/6/2026).

Bahtra juga menegaskan bahwa setiap kunjungan luar negeri Presiden Prabowo bukan sekadar perjalanan seorang kepala negara, melainkan misi diplomasi yang membawa kepentingan nasional Indonesia. Dalam setiap lawatan, Presiden turut didampingi delegasi yang terdiri dari unsur pemerintah, BUMN, hingga pelaku usaha untuk memperjuangkan berbagai agenda strategis di tingkat global.

Sebagai contoh, Bahtra menyoroti kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis yang menghasilkan sejumlah kesepakatan kerja sama dan komitmen komersial di sektor energi, perdagangan, dan pertahanan dengan nilai mencapai sekitar US$3,5 miliar atau lebih dari Rp61 triliun.

“Kunjungan presiden bukan sekadar seremoni atau agenda simbolik. Ada manfaat ekonomi yang nyata, ada peluang investasi yang terbuka, ada kerja sama strategis yang dibangun, dan semuanya berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.

Terkait biaya kunjungan luar negeri Presiden, Bahtra menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk meminta transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara. Namun demikian, menurutnya, evaluasi terhadap kunjungan tersebut juga perlu mempertimbangkan manfaat strategis, diplomatik, dan ekonomi yang diperoleh Indonesia, bukan semata-mata melihat besaran biaya yang dikeluarkan.

“Yang perlu dilihat adalah hasil dan dampaknya bagi kepentingan nasional. Diplomasi yang efektif memang membutuhkan investasi, tetapi manfaat yang diperoleh bangsa dan negara jauh lebih besar jika diukur dari peluang kerja sama, investasi, dan penguatan posisi Indonesia di dunia internasional,” pungkasnya.