Topang Produksi Pangan, NasDem Minta PT Pupuk Indonesia Jamin Ketersediaan Pupuk

JAKARTA (2 Desember): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Subardi, meminta PT Pupuk Indonesia untuk memastikan ketersediaan pupuk untuk menopang produksi pangan melalui lumbung pangan nasional atau food estate.

“Kebetulan era pemerintahan sekarang sangat concern pada ketersediaan pangan. Saya ingin bertanya kepada Direktur Pupuk Indonesia, sejauh mana kesiapan produksi pupuk dari lima pabrik pupuk Utama? Sejauh mana kesiapan dan kapasitas yang dimiliki untuk dukung program food estate yang katanya 3 juta hektare?” ujar Subardi saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rachmat Pribadi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan DI Yogyakarta itu mengungkapkan, pupuk menjadi instrumen utama dalam menopang produksi pangan. Maka, ketersediaan pupuk menjadi sangat penting agar produksi pangan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Berawal dari pupuk sebagai pendukung utama produksi pangan. Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia untuk bisa hidup. Tentunya produksi pangan tanpa pupuk tidak bisa berjalan dengan baik,” ungkap Subardi.

Ia menambahkan, rencana PT Pupuk Indonesia untuk melakukan revitalisasi pabrik harus mempertimbangkan nilai produksi pupuk. Terutama terkait dengan pendanaan yang membiayai rencana revitalisasi pabrik pupuk.

“Tadi disinggung sama Dirut tentang revitalisasi pabrik yang sudah lama dan sebagainya. Tapi untuk mendukung produksi ke depan supaya ketersediaan pupuk terjamin, seperti apa? Detailnya seperti apa?” tanya Subardi.

“Kalau dilakukan revitalisasi, seperti apa? Biayanya dari mana? Apakah dari kas perusahaan? Apa harus minta penyertaan modal negara? Apakah pinjam lembaga negara?” imbuhnya.

Selain itu, Subardi juga meminta Direktur Utama PT Pupuk Indonesia untuk menjaga alur keuangan perusahaan yang sehat demi memastikan penyediaan dan penyaluran pupuk untuk menyukseskan produksi pangan nasional.

“Sejauh mana sistem pembayarannya, apakah pemerintah masih nunggak utang banyak atau lancar atau bagaimana? Karena ini berkaitan dengan pangan, ini berkaitan dengan nyawa. Kalau utang dalam waku panjang, pabrik, perusahaan akan mengalami masalah cash flow,” tandas Subardi.

(safa/*)