Tumpang Tindih Aturan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Harus segera Diperbaiki

JAKARTA (27 Februari): Tumpang tindih aturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pendidikan tinggi harus segera diakhiri dengan didahului pemetaan yang jelas untuk memperbaikinya.

“Karena antara peraturan satu dan lainnya jelas-jelas bertentangan, sehingga penting untuk menetapkan prioritas aturan mana yang krusial untuk dibenahi,” kata Wakil Ketua MPR RI yang juga anggota Komisi X DPR RI, Lestari Moerdijat, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) di ruang rapat Komisi X DPR, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (27/2/2025).

Lestari menegaskan, salah satu contoh tumpang tindih peraturan itu terlihat pada PP No. 37/2009 Pasal 26 yang merupakan turunan dari UU No.14/2005 tentang Guru dan Dosen, menyebutkan kesempatan dosen untuk meningkatkan kompetensi disyaratkan mengikuti diklat, seminar, loka karya, serta kegiatan lainnya.

Sedangkan pada PP No. 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang merupakan turunan dari UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, pelaksanaan pengembangan kompetensi dosen dilakukan paling lama 24 jam pelajaran dalam satu tahun masa perjanjian kerja.

Menurut Rerie, tumpang tindih aturan yang melahirkan tafsir yang beragam harus segera diperbaiki.

“Kita harus membiasakan diri untuk tidak menabrak aturan yang ada,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Rerie yang juga anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah II (Kudus, Demak, Jepara) itu, mendukung usulan MRPTNI untuk merelaksasi blokir efisiensi anggaran pada program/kegiatan prioritas, sebagai konsekuensi pelaksanaan Inpres No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Relaksasi blokir efisiensi anggaran itu, tambah dia, dapat dilakukan pada anggaran penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi seperti Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), belanja operasional, Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), bantuan Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak/Badan Layanan Umum (PNBP/BLU).

Rerie mendorong pelaksanaan efisiensi anggaran
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) tetap mengacu pada ketentuan Inpres No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pada pelaksanaan otonomi perguruan tinggi, Rerie berharap, MRPTNI bisa memberi petunjuk yang jelas terkait sejumlah permasalahan yang dihadapi, terutama perihal sinkronisasi otonomi akademik.

Lebih jauh, Rerie juga meminta MRPTNI memberi informasi terkait standarisasi biaya minimum dalam menentukan uang kuliah tunggal di perguruan tinggi. Dengan begitu, tambah dia, tidak terjadi lagi setoran uang kuliah diblokir.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu juga mengingatkan bahwa saat ini cukup banyak dosen dengan keahlian tertentu akan memasuki masa pensiun.

Untuk itu, tambah Rerie, perlu segera dicarikan solusi untuk menyediakan dosen pengganti setelah dosen-dosen senior itu pensiun, mengingat rumitnya persyaratan administrasi untuk menjadi dosen yang dinilai memenuhi kompetensi.

“Bila dampak kondisi itu tidak segera diantisipasi, nasib keberlanjutan belajar para mahasiswa jadi tidak jelas,” ujarnya.

(*)