Connect with us

Politik

Virus Demam Babi Afrika Merebak, Netty Prasetiyani Minta Pemerintah Gencarkan Edukasi

Published

on

rnAnggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mendesak pemerintah agar menggencarkan edukasi terkait African Swine Fever (ASF) atau virus demam babi Afrika. Sebab masih banyak masyarakat yang belum mengetahui virus tersebut.rn”Edukasi ke masyarakat terkait virus demam babi Afrika ini masih belum banyak dilakukan, padahal kasus yang terjadi di Luwu Timur dan daerah lain telah menyebabkan belasan ribu ternak babi mati,” kata Netty, Kamis (18/5/2023).rnMenurut Netty, virus ASF belum ditemukan menular ke manusia, namun sangat menular pada babi hingga dapat menyebabkab kematian 100 persen pada komunitas ternak yang terjangkiti. “Virus dapat bertahan lama pada babi yang sudah mati atau di lingkungan. Ternak sehat yang memakan sisa-sisa makanan bercampur daging babi terinfeksi ASF akan langsung terpapar,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.rnKejadian di Luwu Timur di mana belasan ribu ternak babi mati setelah diberi sisa makanan, kata Netty, menunjukan bahwa masyarakat belum paham ciri-ciri daging yang terinfeksi. “Ciri-ciri daging terinfeksi, gejala ternak yang terpapar dan bagaimana penanganan awal yang cepat harus disosialisasikan oleh pemerintah pada masyarakat di daerah dengan tingkat konsumsi daging babi tinggi,” ujar Netty.rnNetty juga meminta Kementerian atau lembaga pemerintah terkait agar saling bersinergi dan berkoordinasi guna memperbaiki tata kelola kesehatan hewan di Indonesia. “Imbas ekonomi virus ASF ini cukup besar karena dapat menghentikan ekspor babi. Contohnya Singapura yang langsung menyetop impor babi dari Indonesia setelah ditemukan virus ASF pada babi di Pulau Bulan,” ucapnya.rn”Temuan virus ASF ini sangat memprihatinkan mengingat Pulau Bulan, sebelumnya sudah ditetapkan sebagai kompartemen bebas ASF dengan Keputusan Menteri Pertanian tahun 2021. Jadi, jangan anggap enteng kalau kita tidak ingin kecolongan lagi,” lanjut Netty.rnOleh sebab itu, Netty meminta kasus tersebut jadi momentum perbaikan tata kelola kesehatan pada hewan di Indonesia. “Jangan sampai kelalaian kita menyebabkan potensi peternakan kita sebagai penyumbang pendapatan negara terganggu,” tandas Netty.rn
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...