Connect with us

Politik

Wahidin Berharap Biaya Haji 2025 tidak Menambah Beban Masyarakat

Published

on

JAKARTA (2 Januari): Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem Komisi VIII DPR RI, Wahidin Halim, berharap pemerintah mempertimbangkan kondisi ekonomi calon jemaah haji saat hendak menetapkan kenaikan biaya haji 2025.

Kita harus mengutamakan semangat spiritual dalam membantu meringankan beban masyarakat. Jangan sampai masyarakat merasa makin terbebani,” tegas Wahidin saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Haji (BPH), dan Tim Kesehatan Haji Indonesia (PKHI) Kemenkes, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/1/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Banten III (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang) itu mengungkapkan keprihatinannya atas beban berat yang harus ditanggung calon jemaah, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

Banyak calon jemaah yang kaget ketika mendengar adanya kenaikan biaya. Mereka awalnya berasumsi tidak jauh berbeda dari tahun lalu. Namun, ketika diumumkan ada kenaikan yang signifikan, mereka mulai mempertanyakan kemampuan untuk membayar,” ujar Wahidin.

Ia juga bahkan merasa pesimistis bahwa mayoritas calon jemaah haji dapat melunasi biaya haji 2025. Maka diperlukan penyesuaian biaya agar dapat terjangkau oleh para jemaah haji Indonesia.

Saya agak pesimis, banyak yang tidak mampu membayar. Tahun lalu saja, saya sering membantu warga saya yang kesulitan,” imbuhnya.

Wahidin menekankan bahwa penyesuaian biaya haji harus berdasarkan analisis yang matang dan tidak semata-mata mengikuti tren pasar. Ia juga mengingatkan agar pemerintah tetap mempertahankan kualitas pelayanan haji meskipun ada upaya untuk menekan biaya.

Perlu analisis keuangan yang lebih tajam. Jangan sampai penurunan biaya malah berdampak pada kualitas pelayanan. Ini harus menjadi perhatian kita semua,” kata Wahidin.

Selain itu, ia mengajak semua pihak untuk lebih sensitif terhadap kondisi masyarakat. Ia berharap subsidi dasar untuk biaya haji dapat dimaksimalkan sehingga tidak memberatkan calon jemaah.

Advertisement

Wahidin optimistis bahwa pembahasan bersama pemerintah akan menemukan solusi terbaik. Ia berharap ada kesepakatan yang bisa meringankan biaya haji tanpa mengorbankan kualitas pelayanan.

Ini soal komitmen kita bersama. Dengan pembagian yang jelas, saya yakin kita bisa mengurangi beban calon jemaah tanpa mengorbankan kualitas,” pungkasnya.

(safa/*)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...