Politik
Wisata Sekolah Aman dan Nyaman, Danang Tekankan Kelayakan Armada dan Pengemudi
Published
3 bulan agoon
Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, mengingatkan pihak sekolah, orang tua, dan penyelenggara wisata pendidikan untuk mengutamakan aspek keselamatan dalam memilih armada transportasi selama masa liburan sekolah.
Menurut Danang, meningkatnya aktivitas study tour dan wisata rombongan siswa harus diimbangi dengan perhatian terhadap kelayakan kendaraan serta legalitas operator transportasi yang digunakan.
“Musim liburan sekolah selalu diikuti peningkatan permintaan bus pariwisata. Dalam kondisi seperti ini, keselamatan harus menjadi prioritas utama. Jangan hanya mempertimbangkan harga, tetapi pastikan perusahaan otobus memiliki legalitas yang jelas dan armada yang laik jalan,” ujar Danang, Selasa (23/6/2026).
Ia menjelaskan, masyarakat dapat memeriksa legalitas perusahaan angkutan melalui Sistem Informasi Perizinan Online Angkutan Darat dan Multimoda (SPIONAM) milik Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Selain itu, status uji berkala kendaraan atau KIR juga harus dipastikan masih berlaku.
“Setiap penyewa berhak meminta bukti kelulusan uji KIR dan memastikan kendaraan dalam kondisi prima demi menjamin keselamatan seluruh peserta perjalanan,” tegasnya.
Selain kondisi armada, Danang juga menyoroti pentingnya memperhatikan jam kerja pengemudi. Menurutnya, kelelahan pengemudi masih menjadi salah satu penyebab utama kecelakaan lalu lintas.
“Pengemudi maksimal bekerja delapan jam per hari dan wajib beristirahat setelah mengemudi empat jam berturut-turut. Untuk perjalanan jarak jauh, penyedia jasa harus menyiapkan dua pengemudi,” ucapnya.
Politisi Fraksi Partai Gerindra itu juga mengingatkan pentingnya perencanaan rute perjalanan, terutama menuju kawasan pegunungan atau daerah dengan kondisi jalan yang menantang. Ia meminta penyelenggara memastikan sistem pengereman kendaraan berfungsi optimal dan menyiapkan rute alternatif untuk mengantisipasi berbagai kondisi di lapangan.
Selain itu, Danang menekankan pentingnya transparansi biaya perjalanan melalui kontrak tertulis yang mencakup seluruh komponen layanan, mulai dari biaya tol, parkir, akomodasi kru, hingga perlindungan asuransi bagi penumpang.
“Liburan harus menjadi momen yang menyenangkan dan berkesan. Dengan persiapan yang matang serta kepatuhan terhadap aspek keselamatan transportasi, seluruh peserta dapat menikmati perjalanan dan kembali ke rumah dengan selamat,” pungkasnya.
Menhan Sjafrie Hadiri Rapat Paripurna DPR RI, Penjualan Eks KRI Ki Hajar Dewantara Disetujui
Hari Keempat Pembinaan KKRI, Kadet Perkuat Nilai Sejarah, Ideologi, dan Kecakapan Digital
Kemhan dan TNI Perkuat Respons Bencana, dari Erupsi, Gempa NTT Hingga Karhutla
Sumur Mulai Mengering, Rocky Candra Bergerak Kirim Bantuan Air Bersih untuk Warga Tangkit
23 Rumah Terbakar, Gerindra Makassar Bergerak Bantu Warga Asrama Kodam Mattoanging
Peduli Korban Kebakaran, DPC Gerindra Badung Turun Langsung Salurkan Bantuan
Baleg Kebut RUU Reforma Agraria, Bob Hasan Targetkan Rampung Sebelum Hari Tani
Sri Meliyana Ingatkan Peserta JKN Aktif Cek Status Kepesertaan
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?
Prabowo Subianto Disebut Pernah Tolak Dua Kapal Perang Iran di The Multilateral Naval Exercise Komodo 2025
Sugiat Santoso Dorong Anggaran Kementerian Hukum Lebih Berpihak kepada Rakyat
Abdul Wachid: Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran BPJPH dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
La Tinro Usul Wilayah Adat yang Telah Ditetapkan Ditutup untuk Penerbitan HGU Baru

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

